Latar Belakang Dimulainya Orde Baru

Latar Belakang Dimulainya Orde Baru: Transformasi Politik dan Sosial di Indonesia

Orde Baru adalah periode pemerintahan yang dimulai pada tahun 1966 dan berlangsung hingga tahun 1998 di Indonesia. Orde Baru ditandai dengan kekuasaan yang kuat dan otoriter yang dipegang oleh Presiden Soeharto. Dalam artikel ini, kita akan membahas latar belakang dimulainya Orde Baru, termasuk konteks politik dan sosial yang melatarbelakangi transisi ini.

Latar belakang dimulainya Orde Baru dapat ditelusuri kembali ke situasi politik yang terjadi pasca-kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, negara ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya untuk membangun fondasi politik dan sosial yang stabil. Pasca-revolusi, Indonesia mengalami ketegangan politik dan konflik yang berkepanjangan, baik internal maupun eksternal.

Pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa yang dikenal sebagai G30S/PKI, yakni pemberontakan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi militer. Peristiwa ini mengguncang stabilitas politik dan keamanan negara. Di tengah situasi ini, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Jenderal Angkatan Darat, mengambil alih kekuasaan dan memulai periode Orde Baru.

Transformasi politik yang terjadi selama Orde Baru ditandai dengan konsolidasi kekuasaan dan penguatan kontrol oleh Soeharto. Dia melancarkan kampanye anti-komunis yang luas dan menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh bertanggung jawab atas G30S/PKI. Soeharto juga membentuk Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik yang dominan dan menekan partai-partai oposisi.

Orde Baru juga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemerintah Soeharto mengadopsi kebijakan ekonomi yang didasarkan pada model ekonomi terpusat dan intervensi negara yang kuat dalam sektor ekonomi. Kebijakan ini dikenal sebagai ‘Pembangunan Berencana’ yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Namun, walaupun Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terdapat juga ketidakadilan sosial dan ketimpangan yang meningkat. Sejumlah kelompok masyarakat merasa dikesampingkan dan merasa bahwa kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok elit yang terafiliasi dengan rezim Soeharto.

Selama berlangsungnya Orde Baru, terjadi pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan opini publik dan mengurangi potensi perlawanan terhadap pemerintah. pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi,